- Pernyataan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri yang meminta kadernya keluar apabila tak mau disebut sebagai petugas partai, dikritik.
Pengamat Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Ahmad Bakir Ihsan menilai, pernyataan Megawati itu sesuatu yang tak pantas diucapkan terlebih jika tujuannya untuk menyindir Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Kalau Jokowi sebagai Presiden dan kepala negara dianggap petugas partai itu sama dengan menempatkan negara sebagai subordinat partai. Itu logika menyesatkan," ujarnya ketika dihubungi, Minggu (12/4/2015).
Menurut Bakir, ketika Jokowi terpilih menjadi presiden otomatis loyalitasnya pada partai seharusnya berhenti. Selanjutnya, loyalitasnya beralih kepada bangsa dan negara.
"Makanya Jokowi kalau betul-betul ingin bekerja sebagai presiden, lupakan partai demi nasib bangsa. Jangan sampai partai membebani kinerjanya dan mengorbankan rakyat," tegasnya.
Sebelumnya, Megawati menegaskan agar seluruh kadernya harus menjalankan ideologi partai yang tujuannya untuk masyarakat. "Sebagai kepanjangan tangan partai, kalian adalah petugas partai," tegasnya di Hotel Inna Grand Bali Beach, Bali, Sabtu 11 April 2015.
Dirinya pun tak segan-segan meminta kadernya keluar apabila tak mau menjalankan ideologi partai yang bergaris untuk masyarakat di tanah air. "Kalau enggak mau disebut petugas partai, keluar!" tegasnya.(Sindonews)
